Deklarasi “SUMPA” PPMI Kota Palopo

Deklarasi kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Kota, hasilnya Bayu terpilih secara aklamasi menjadi Sekjend PPMI DK Palopo.

0
777
Deklarasi SUMPA (foto: Dokumentasi PPMI Palopo)

Semenjak Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPMI X yang berlangsung di Makassar 28 September – 2 Oktober 2015, beberapa Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) di kota terdekat diundang untuk menghadiri agenda nasional tersebut. Salah satunya adalah LPM Grafity IAIN Palopo.

Disela-sela rangkaian Mukernas, Irwan Sakkir selaku Sekretaris Jenderal (Sekjend) PPMI Kota (DK) Makassar dan Irfan A. Sangadji selaku Koordinator Wilayah (Korwil) V PPMI, bersama dengan pengurus LPM Grafity mendiskusikan keberadaan LPM di Kota Palopo. Diantaranya menyangkut kondisi LPM di Palopo yang tidak memiliki wadah bersama, kemudian jarak PPMI DK Makassar yang jauh dengan LPM di Palopo.

Menindaklanjuti diskusi tersebut, muncul gagasan untuk mendeklarasikan PPMI Palopo. Agar LPM se-Palopo dapat berjejaring bersama. Gagasan tersebut kemudian diterima oleh kawan-kawan LPM Grafity.

Selanjutnya sesuai amanat konstitusi PPMI, minimal tiga LPM untuk pembentukan DK PPMI. Kawan-kawan LPM Grafity, yang dipelopori Bayu Segara berupaya membangun komunikasi dengan LPM Tociung dari Universitas Andi Jemma (Unanda). Selain itu upaya mendata keberadan LPM di Universitas Cokroaminoto dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah (STIEM) juga sudah dilakukan. Hasilnya, hanya dua LPM yang masih aktif melakukan kegiatan penerbitan. Seementara STIEM masih dalam proses pembentukan LPM Sang Pencerah dengan satu kali melakukan Diklat Dasar Jurnalistik. Sedangkan di Universitas Cokroaminoto (Uncen) sebelumnya memiliki LPM namun telah lama vakum.

Selanjutnya, 18 November 2015. Korwil V beserta Sekjend PPMI DK Makassar melakukan kunjungan perdana. Mereka menghadiri undangan LPM Grafity yang sedang melaksanakan Seminar Jurnalistik sekaligus sosialisasi pembentukan PPMI Palopo. Bertempat di kantin STIEM Palopo, LPM Grafity, LPM Tociung, dan LPM Sang Pencerah yang masih dalam proses pembentukan LPM sepakat untuk saling mendukung proses deklarasi PPMI Palopo. Setelah muncul kesepakatan tersebut, Bayu segera ditunjuk sebagai carte taker untuk memediasi tiap LPM agar mempersiapkan Deklarasi PPMI Palopo.

9 April 2016 di Aula PKM IAIN Palopo menjadi saksi sejarah baru bagi PPMI Nasional dengan deklarasi PPMI Palopo. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa PPMI menjunjung tinggi nilai demokrasi dan memperkaya pluralisme di tubuh lembaganya. Deklarasi PPMI Palopo dihadiri oleh LPM Tociung Unanda, LPM Sang Pencerah STIEM, dan LPM Grafity IAIN Palopo sebagai tuan rumah deklarasi.

Deklarasi kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Kota, hasilnya Bayu terpilih secara aklamasi menjadi Sekjend PPMI Palopo. “Dalam filosofinya, nama Bayu berarti angin, sedangkan Segara adalah segar. Oleh karena itu, berikan saya kesempatan untuk memberikan angin segar kepada PPMI Palopo dalam satu periode kedepan,” tutur Bayu dalam sambutanya sebagai Sekjend PPMI Palopo terpilih.

Korwil V

Sebelumnya, khusus untuk Indonesia Timur yang tercatat dalam sejarah PPMI hanya terdapat dua Kota. DK Makassar dan DK Palu, sedangkan kota Manado masih berstatus care taker yang ditunjuk oleh Defy Firmansya selaku Sekjend Nasional kala itu. Semenjak Deklarasi Pekalongan dan dilanjutkan dengan Kongres Luar Biasa (KLB) di Malang, PPMI telah mereformasi beberapa posisi struktural, diantaranya Dewan Etik Nasional (DEN) yang dianggap overlapping yang kemudian digantikan dengan Korwil yang bertujuan untuk menjalin komunikasi antar DK dengan Pengurus Nasional.

Korwil sendiri disamping memediasi pengurus PPMI antar DK, berfungsi sebagai penanggung jawab untuk melakukan pemekaran bagi daerah yang belum memiliki DK, namun memiliki LPM di setiap kampus. Sesuai dengan kesepakatan KLB Malang Korwil V Meliputi Sulawesi dan wilayah terdekat seperti Maluku dan Papua.

Dalam Master Plan Kowril V di sisa masa jabatan ini berencana melakukan pengembangan di beberapa kota yang menginginkan keberadaan PPMI, seperti kota Gorontalo yang dipelopori oleh Kawan Defri Sofyan, kota Manado oleh kawan Ilona, kota Ambon oleh kawan Zaki, dan Ternate oleh kawan Dzaki. Sedang Papua masih belum terdata keberadaan LPM yang aktif.

Deklarasi “SUMPA” PPMI ini merupakan kepanjangan dari Sulawesi, Maluku, dan Papua yang sangat membutuhkan keberadaan PPMI untuk mengawal berbagai isu lokal yang terjadi di wilayah Indonesia Timur.

 

Narahubung:

Irfan A. Sangadji, Korwil V PPMI: 082188476756

Bayu Segara, Sekjend PPMI Palopo: 082349619864