Saya beruntung diberi kesempatan untuk membaca kembali buku ‘Sembilan Elemen Jurnalisme’, setelah satu tahun lebih buku itu bertumpuk dengan buku lain. Tidak lain sebabnya setelah membaca tulisan Muadz Albanna, blogger asal Palu. Ia aktif di LPM Produktif, Universitas Tadulako, angkatan 2013.
Judul tulisan nya menarik, ‘Independensi Persma, Ada tapi Lemah’. Tentu, sebagai pegiat pers mahasiswa (persma) saya merasa penting dan perlu untuk membacanya. Apakah ada kesalahan dalam praktik independensi persma selama ini? Jika memang ada tentu ada tawaran solusi dari kawan Palu yang menulis soal kegelisahannya.
Muadz menganggap persmahasiswa.id sebagai media bersama pegiat pers mahasiswa menjadi sumber penyebar berita buruk, karena memuat berita pembredelan yang dialami persma oleh birokrasi kampus. Ia menilai hal ini menjadi penyebab ciutnya semangat kawan-kawan persma yang baru tumbuh di berbagai daerah. Dampaknya, tambah Muadz, pada arah gerak persma terkait independensi.
Opini Muadz membuat gelisah para pembaca, terutama saya. Terlebih dalam logika berpikir Muadz tentang berita pembredelan di persmahasiswa.id, yang menurutnya merupakan fakta lemahnya persma karena mudah dipatahkan birokrasi kampus. Bukankah hal tersebut justru menunjukkan bahwa proses redaksi persma masih independen, sedangkan birokrasi kampus masih saja anti kritik.
Dalam tulisannya, Muadz seolah menempatkan diri sebagai awak persma senior, berjibun pengalaman mendapatkan kontrol dari kampus, dan menjadi independen sesuai opininya. Baru kemudian ia sangat percaya diri memberikan kritik dan saran atas kondisi independensi persma saat ini. Frasa ‘kita persma’ seakan menjadi representasi semua pegiat persma di Indonesia. Ada generalisasi posisi, sikap, dan kegundahan soal independensi.
Saya akan tenang dan bangga jika tulisan itu bercerita tentang kenaikan biaya pendidikan yang memberatkan mahasiswa di Universitas Tadulako. Bukan menceritakan soal independensi persma yang pada akhir zaman ini mulai hancur. Anehnya, ia tidak memberikan penjelasan rinci tentang kehancuran yang disebut. Malah melarikan logikanya pada soal administrasi kampus, tempat pegiat persma bernaung dan menjalani proses organisasinya.
Saya memaksa paham akan maksud tulisannya yang menghubungkan independensi persma dengan administrasi kampus, terutama dana. Sebagaimana makna gramatikal ‘independensi’ adalah bebas, merdeka dan berdiri sendiri. Mungkin ia ingin mengkritik pegiat persma yang berstatus unit kegiatan mahasiswa (UKM) di kampus, untuk tidak meminta dana yang sudah dianggarkan oleh pihak kampus. Jika dimaknai demikian, maka benar persma harus berdiri sendiri dan tepisah dari kampus.
Tapi, apakah benar seperti itu pemaknaan akan independensi? Bukankah itu pemakanaan yang dangkal dan jauh dari praktik jurnaslime?
Andreas Harsono dalam buku ‘Agama Saya adalah Jurnalisme’ menceritakan Homer Peas, seorang kawan dari Kovach, saat duduk dibangku sekolah menengah atas yang meniggal dalam medan tempur di Vietnam. Ini adalah efek dari sikap independen dari Kovach atas liputan ‘pembelian’ suara yang dilakukan oleh Peas untuk memenangkan John F. Kennedy melawan Richard Nixon pada 1960. Karena liputan Kovach lah, Peas diadili dan memlih masuk dinas militer ketimbang masuk penjara.
Artinya, independensi tidak mengenal teman dalam menulis sebuah fakta. Meski sebenarnya Kovach merasa sedih karena telah menyebut nama Peas dalam liputan itu. Tapi itu adalah pilihan yang tepat untuk kawan nya yang memilih terlibat dalam pembelian suara dan mencederai demokrasi.
Tidak berhenti di situ, keresahan H. Soffyan seorang pemimpin redaksi harian ‘Analisa Medan’ tentang suap kepada wartawan saat peliputan, saya rasa bukan masalah yang besar. Karena saat independensi sudah dimiliki oleh seorang wartawan makan suap tidak berarti.
Lain halnya dengan logika dari kawan Muadz. Ia memaknai anggaran dari kampus untuk UKM yang didalamnya pegiat persma adalah bentuk tidak independen. Apa benar kawan saya sedang sesat dalam berpikir. Dana UKM itu sudah diatur dalam pedoman organisasi yang dibuat oleh Dikti. Mau alasan dinaungi Kemenag, yayasan? Ya baca aturannya dong, jangan manja. Manfaatkan gawai kalian di tengah banjirnya informasi ini.
Lagi pula, independensi itu berjalan saat proses pembuatan berita. Bukan saat berita sudah terbit, mengudara, atau up load.
Persma selama ini berkutat dengan media cetak; majalah, buletin, mading, selebaran. Ketika birokrasi kampus -atau alumni sekalipun- berupaya mengintervensi isu-isu yang akan dikemas dalam bentuk berita, dari situlah independensi diperlukan. Persma yang independen akan menjaga agar tetap pada kemandirian ruang berpikir, sesuai kode etik persma dan elemen jurnalisme.
Apalagi selama pihak birokrasi kampus tidak melakukan intervensi terhadap proses redaksi media lembaga pers mahasiswa (LPM). Saya rasa independensi sudah terjaga dan cukup.
Hubungan anggaran dana dari kampus tidak termasuk dalam kategori suap seperti ketakutan Soffyan. Frasa kampungan macam ‘pengemis dana birokrasi’ adalah pembacaan cetek, tak berdasar dan barbar. “Jika ingin punya dana sendiri, silahkan buat perusahaan media sendiri,” kata seorang teman saya di sebuah diskusi.
Pada poin selanjutnya, dia menurunkan logika yang salah kaprah tentang makna independensi untuk diadopsi oleh persma se-Indonesia. Hal ini tentu akan menjadi evaluasi dan PR bagi pemerintahan Jokowi. Kekonyolan semakin menjadi saat dia menghubungkan salah kaprah ini dengan budaya, medan juang yang berbeda. Sejak kapan persma memiliki budaya yang berbeda? Sejak kapan pula medan juang berbeda? Ada baiknya mengkaji ulang buku putih pers mahasiswa.
Maggie Gallagher dalam buku ‘Sembilan Elemen Jurnalisme’ karya Kovach & Rosentiel menyatakan bahwa “jurnalisme meminta independensi dari faksi harus berada di atas semua budaya dan sejarah pribadi yang dibawa wartawan ke dalam pekerjaannya”. Implikasi nyatanya, latarbelakang personal dari wartawan akan menjadi sebatas informasi dalam menyusun fakta-fakta, bukan malah mendikte.
Keblingeran dalam berpikir kentara saat menganggap bahwa persma di belahan negeri ini mempunya spesifikasi gerak yang dititikberatkan pada sponshorship. Parahnya, memberikan solusi untuk melakukan harmonisasi dengan pemda/ pemkot/pemkab. Bentuknya mungkin seperti humas kampus. Janggalnya, ia mengungkapkan bahwa porsi kritik sedikit sambil menjaga hubungan baik. Bukankah Kovach & Rosentiel lewat Gallagher mengingatkan, wartawan itu berbeda dengan juru propaganda yang berprinsip ‘Gebuk dulu—usut belakangan’. Mereka mempunyai kewajiban menyampaikan fakta dengan sebenar-benarnya dan berjarak dengan narasumber.
“Wartawan harus tetap independen dari pihak yang mereka liput”
Jika masih memaksa persma untuk beranggapan bahwa independen didapat dari mandiri dana itu konyol, apa bedanya dengan organ mahasiswa Islam yang tahun lalu mencoreng dunia intelektual mahasiswa dengan aksi anarkisnya saat kongres. Terlebih menghabiskan dana tiga miliar itu dianggap wajar oleh alumninya. Semoga pers mahasiwa dan segala perhimpunan atau perkumpulan semacamnya tetap menjadi organisasi mahasiswa yang tak berduit, bisa independensi dari pihak manapun, dan bisa menjadi media alternatif.[]
